Kabar Kantor Wilayah
Indeks Berita Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI
You are here: Home / info-adm / new-legislation-indonesia-food-and-beverage-act-2025/
April 15 2025
Menanggapi meningkatnya kekhawatiran tentang barang selundupan dan barang yang tidak diatur yang masuk ke Indonesia dengan kedok ekspor makanan dan minuman yang sah, pemerintah Indonesia telah memperkenalkan serangkaian peraturan baru yang kuat. Selengkapnya..
April 15 2025
Sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan kami untuk memperkuat infrastruktur hukum dan keuangan Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan bangga mengumumkan kemitraan resmi kami dengan PT Safe Haven Partners Indonesia, satu-satunya penyedia layanan escrow yang terdaftar dan diakui di negara ini. Selengkapnya..
April 15 2025
Indonesia berdiri sebagai pusat perdagangan global yang dinamis, di mana beragam impor dan ekspor mendorong pertumbuhan ekonominya dan memperkuat pengaruh internasionalnya. Terletak di persimpangan Asia Tenggara, sektor perdagangan negara ini berkembang pesat melalui inovasi, keragaman, dan upaya kuat untuk membangun aliansi global yang saling menguntungkan. Selengkapnya..
April 15 2025
Palangka Raya – Upaya memperkuat kebersamaan dan soliditas internal terus dilakukan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah melalui pertemuan rutin yang diselenggarakan di Aula Kanwil, Kamis (17/04). Kegiatan ini dirangkai dengan Halal Bihalal dalam suasana hangat pasca Idulfitri 1446 H. Selengkapnya..
April 15 2025
Palangka Raya – Sebanyak 17 orang notaris resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Maju Amintas Siburian, dalam sebuah prosesi yang berlangsung khidmat dan penuh makna di Aula Mentaya Kantor Wilayah, Rabu (16/04). Selengkapnya..
April 15 2025
Palangka Raya – Dalam rangka memperingati Hari Bhakti Pemasyarakatan (HBP) ke-61, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah turut hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan donor darah yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Tengah. Rabu (16/04/2025). Selengkapnya..
April 15 2025
Pangkalan Bun – Penyerahan Surat Pencatatan Ciptaan Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimatan Tengah ke Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat terkait dengan Ciptaan Desain Batik yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat Bertempat di Aula UMKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kotawaringin Barat. Rabu (16/04/25) Selengkapnya..
April 15 2025
Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Tengah bekerja sama dengan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Palangka Raya mengadakan kegiatan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi pegawai. Selasa (12/04/2025) Selengkapnya..
Peraturan Perdagangan Bahan Kimia dan Pupuk Indonesia 2025
You are here: humas_kalteng / Berita Utama / 15th April 2025 / Hits: 38
Peraturan Perdagangan Bahan Kimia dan Pupuk Indonesia Tahun 2025
Menanggapi meningkatnya kekhawatiran atas perdagangan ilegal bahan kimia berbahaya dan pupuk yang tidak teregulasi, pemerintah Indonesia telah memperkenalkan peraturan baru yang komprehensif untuk memperkuat pengawasan perdagangan dan menjaga keselamatan publik, perlindungan lingkungan, dan keamanan nasional. Peraturan Perdagangan Bahan Kimia dan Pupuk Indonesia 2025 akan diberlakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan berlaku untuk semua entitas yang terlibat dalam impor atau ekspor bahan kimia dan pupuk ke dan dari Indonesia.
Tujuan
Tujuan utama peraturan ini adalah untuk memastikan bahwa semua bahan kimia dan pupuk yang masuk atau keluar Indonesia mematuhi standar keselamatan, kualitas, dan penanganan yang ketat. Semua eksportir dan importir wajib mendapatkan izin usaha yang sesuai, mendaftarkan pengiriman terlebih dahulu ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan menyediakan dokumentasi lengkap mengenai komposisi, asal, dan tujuan penggunaan produk. Untuk zat berbahaya, Lembar Data Keselamatan Bahan (MSDS) dan pelabelan yang sesuai adalah wajib.
Cakupan
Peraturan ini mencakup berbagai macam produk, termasuk namun tidak terbatas pada:
- Pupuk pertanian (organik, anorganik, dan campuran)
- Bahan kimia industri (organik dan anorganik)
- Pestisida dan agen pengendali hama
- Pengkondisi tanah dan penambah pertumbuhan tanaman
- Bahan kimia kelas laboratorium dengan potensi aplikasi berbahaya
- Semua senyawa kimia yang tercantum dalam kategori terlarang atau terkendali oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Terlepas dari negara asal atau metode pengiriman, semua produk tersebut harus memenuhi standar keselamatan Indonesia sebelum diizinkan masuk atau keluar negara tersebut.
Penegakan dan Sanksi
Pelanggaran terhadap peraturan ini, termasuk perdagangan tanpa izin, dokumentasi palsu, atau upaya untuk menghindari protokol keselamatan, akan mengakibatkan sanksi berat. Sanksi ini dapat mencakup:
⦁ Larangan permanen atas ekspor atau impor ke Indonesia
⦁ Sanksi finansial yang signifikan sebagaimana diatur dalam hukum Indonesia
⦁ Tuntutan pidana untuk pelanggaran berat
⦁ Sanksi tambahan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Lingkungan untuk pelanggaran yang berdampak pada kesehatan masyarakat atau lingkungan
Permulaan
Peraturan Perdagangan Bahan Kimia dan Pupuk Indonesia 2025 akan berlaku efektif pada 1 Juli 2025 dan akan berlaku untuk semua perdagangan bahan kimia dan pupuk sejak tanggal tersebut, termasuk pengiriman yang sudah dalam perjalanan atau sedang menjalani prosedur kepabeanan pada saat diberlakukan.
Dengan menerapkan langkah-langkah ini, pemerintah Indonesia bertujuan untuk meningkatkan transparansi perdagangan, memperkuat perlindungan lingkungan, dan memastikan bahwa semua bahan kimia dan pupuk yang diperdagangkan dengan Indonesia memenuhi standar keamanan tertinggi.